Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) memantik perdebatan mengenai tanggung jawab konstitusional dan penghormatan terhadap mandat rakyat. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur Heru MAKI menilai persoalan itu harus disikapi dengan kedewasaan politik dan tetap berada dalam koridor hukum.
Pertemuan 2,5 Jam dan Polemik Dokumen Pendidikan
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kepada awak media di Istana Kepresidenan, Prasetyo menyatakan Gibran menyampaikan niat pengunduran diri di tengah dinamika hukum dan politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, terutama yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan sebagai bagian dari persyaratan pencalonannya.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut. Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hingga pernyataan resmi Istana disampaikan, belum ada keputusan final atas pengunduran diri tersebut, sehingga niat yang disampaikan kepada Presiden tidak serta-merta mengakhiri jabatan Wakil Presiden.
Persoalan ini berkaitan dengan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutannya. Di lingkungan parlemen, sejumlah anggota DPR disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan itu.
Politik Harus Dewasa dan Bijaksana
Heru MAKI berpandangan Gibran harus tetap dihormati atas mandat jabatan Wakil Presiden yang diperolehnya melalui Pemilu 2024 selama belum ada keputusan konstitusional yang mengakhiri kedudukannya. Menurutnya, Gibran dan Prabowo telah melewati kontestasi demokrasi melalui mekanisme pemilihan umum yang melahirkan mandat pemerintahan.
Ia menilai proses demokrasi tidak boleh diperlakukan seperti permainan politik yang berubah mengikuti kepentingan dan tekanan kelompok tertentu. Kepada Media Indonesia Times, Heru menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Politik itu harus dewasa dan bijaksana. Jangan sampai kita terjebak dalam politik sak karepe dewe, politik yang hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan masing-masing kelompok. Kita harus mampu membedakan antara kepentingan politik sesaat dengan kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang,” tegas Heru.
Ia mengingatkan setiap putusan lembaga peradilan wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, tetapi proses politik tidak boleh melampaui batas kewenangan konstitusional. Menurut Heru, polemik yang berkembang semestinya menjadi momentum memperkuat supremasi hukum, bukan pintu masuk pertarungan kepentingan yang berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Mas Gibran sudah melewati proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ada mandat rakyat yang harus dihormati. Karena itu, jangan setiap muncul persoalan politik kemudian selalu diarahkan pada upaya mengakhiri sebuah pengabdian. Berikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan dan biarkan seluruh persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang benar,” ujarnya.
MAKI Jatim Dukung Gibran Tuntaskan Tugas hingga 2029
Secara kelembagaan, MAKI Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas Gibran sebagai Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029, sepanjang tidak ada proses konstitusional yang secara sah mengubah kedudukan tersebut. Heru menilai jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah kenegaraan yang mengandung tanggung jawab besar kepada masyarakat Indonesia.
“Berdewasalah secara politik, bersikaplah santun dan bijaksana dalam menyikapi perkembangan yang ada. Jangan menarik persoalan ke arah yang justru mengabaikan sejarah demokrasi dan mandat rakyat. MAKI Jatim secara kelembagaan menyampaikan dukungan agar Mas Gibran dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden sampai akhir masa jabatan,” ujar Heru.
Heru, yang merupakan mantan Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), sayap resmi Partai Gerindra pada periode kepemimpinan 2008–2012, juga mengingatkan kehidupan politik tidak boleh semata-mata ditentukan oleh kepentingan dan keputusan elite partai. Menurutnya, sumber legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah rakyat melalui mekanisme konstitusional.
“Jangan pernah melupakan bahwa yang memberikan legitimasi kekuasaan adalah rakyat Indonesia melalui pemilihan umum. Partai politik memang memiliki peran penting dalam demokrasi, tetapi partai politik bukan pemilik kedaulatan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dijalankan menurut Undang-Undang Dasar,” tandasnya.
Tolak Pemberhentian di Luar Mekanisme Konstitusi
Heru menyatakan MAKI Jawa Timur akan mencermati setiap perkembangan politik yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia menyampaikan keberatan terhadap segala bentuk upaya pemberhentian yang menurut penilaiannya tidak memiliki landasan konstitusional dan tidak ditempuh melalui prosedur hukum yang semestinya.
“Saya dan MAKI Jatim siap berdiri menyuarakan perlawanan terhadap setiap perlakuan yang kami nilai inkonstitusional. Siapa pun pihaknya, apa pun kepentingan politiknya, apabila ada upaya menurunkan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme konstitusi yang benar, tentu akan kami kritisi dan lawan melalui jalur yang sah,” tegas Heru.
Ia menegaskan sikap tersebut bukan untuk menempatkan seseorang di atas hukum, melainkan memastikan hukum dan konstitusi berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian. Menurut Heru, dukungan terhadap keberlanjutan masa jabatan seorang pejabat negara tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran atas segala tindakannya, karena pengawasan publik, kritik masyarakat, dan penegakan hukum tetap harus berjalan.
Perkembangan yang melibatkan Gibran, Prabowo, DPR, dan lembaga peradilan disebutnya kini menjadi perhatian luas masyarakat, yang berhak mengetahui setiap proses hukum dan politik menyangkut jabatan publik. Heru menutup pandangannya dengan penegasan bahwa kedewasaan politik harus tercermin dalam sikap menghormati proses, dan berharap Gibran dapat menuntaskan tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan dengan tetap menghormati seluruh proses hukum dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
About the Author
