Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak menerbitkan Penetapan Eksekusi yang menyatakan keputusan pemberhentian Flora Darosari, S.Psi., dari jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) Kabupaten Kapuas Hulu tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Penetapan itu menjadi babak lanjutan setelah perkara sengketa pemberhentiannya melawan Bupati Kapuas Hulu berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung.
Kuasa hukum Flora Darosari, Dominikus Arif, S.H., M.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANDEL & ASSOCIATES, menyatakan pihaknya telah menerima dokumen penetapan tersebut. Dokumen bernomor 1507/PAN.PTUN.W6-TUN2/HK2.7/XI/2026 itu dikeluarkan pada 10 November 2026 dan diterima tim kuasa hukum pada 11 November 2026, seperti disampaikan Dominikus kepada Media Indonesia Times.
Permohonan eksekusi ditempuh karena putusan Mahkamah Agung yang menyatakan keputusan pemberhentian Flora Darosari batal dinilai belum dijalankan oleh pihak Bupati Kapuas Hulu. Karena itu, tim kuasa hukum mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN Pontianak agar putusan yang sudah inkracht dapat dilaksanakan.
Tiga poin dalam penetapan
Berdasarkan dokumen yang diterima tim kuasa hukum, ada tiga hal utama yang ditetapkan:
- Mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan pihak pemohon, Flora Darosari, S.Psi.
- Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yaitu Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 358/EKBANG/2023 tentang Pemberhentian Direksi atas nama Flora Darosari dari jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhitung sejak 10 November 2026.
- Memerintahkan Panitera PTUN Pontianak menyampaikan salinan penetapan kepada para pihak terkait dan atasan Tergugat melalui surat tercatat maupun domisili elektronik paling lambat tiga hari sejak penetapan dikeluarkan.
Kewajiban pejabat menaati putusan
Dalam pertimbangan hukumnya, PTUN Pontianak juga menegaskan kewajiban pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan. Rujukannya adalah Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal 8 September 2026 yang menyebutkan bahwa Bupati Kapuas Hulu belum mencabut SK pemberhentian dengan sejumlah alasan yang disampaikan.
Majelis merujuk Pasal 7 juncto Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu menyatakan pejabat pemerintahan wajib menaati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan melaksanakan keputusan atau tindakan yang sah, termasuk keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan pengadilan.
Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan atau pejabat berwenang. Bentuknya antara lain pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, maupun pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana diatur Pasal 80 juncto Pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014. Dengan begitu, persoalan ini tidak hanya menyangkut sengketa pemberhentian seorang direksi perusahaan daerah, tetapi juga kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan lembaga peradilan.
Permintaan agar penetapan segera dijalankan
Dominikus Arif meminta Bupati Kapuas Hulu menghormati dan segera menindaklanjuti putusan pengadilan beserta Penetapan Eksekusi dari PTUN Pontianak. Menurutnya, kepatuhan pada putusan pengadilan merupakan kewajiban hukum sekaligus wujud pertanggungjawaban seorang pejabat publik.
Sebagai kepala daerah, Bupati Kapuas Hulu diharapkan memberi contoh dalam menaati hukum dan menghormati setiap putusan lembaga peradilan. Kelalaian atau sikap yang tidak menindaklanjuti kewajiban hukum tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif sesuai UU Administrasi Pemerintahan.
Flora Darosari bersama tim kuasa hukum menyatakan tetap beritikad baik menunggu langkah konkret dan tindak lanjut administratif dari Bupati Kapuas Hulu atas Penetapan Eksekusi tersebut. Perhatian kini tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, karena pelaksanaan putusan pengadilan dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin penghormatan terhadap kewenangan lembaga peradilan.
About the Author
