Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok paling kuat untuk dipertimbangkan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden. Pandangan itu disampaikan Heru di Surabaya, 12 November 2026, di tengah menguatnya wacana pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, nama Khofifah layak masuk pertimbangan serius apabila proses pergantian itu benar-benar berlangsung sesuai mekanisme konstitusional.
Bukan Sekadar Popularitas dan Kalkulasi Elektoral
Heru berpandangan bahwa figur Wakil Presiden ke depan tidak cukup dinilai dari sisi popularitas maupun perhitungan elektoral. Indonesia, menurutnya, membutuhkan pemimpin yang punya pengalaman pemerintahan, kematangan komunikasi politik, kemampuan membangun konsolidasi nasional, serta kapasitas menjaga stabilitas di tengah kompleksitas tantangan bangsa. Dalam kerangka itu, Khofifah dinilai memiliki sejumlah keunggulan strategis yang layak diperhitungkan.
Kekuatan Representasi Politik Jawa Timur
Heru menilai posisi Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua merupakan modal politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jawa Timur bukan hanya provinsi dengan jumlah penduduk besar, tetapi juga salah satu episentrum penting dalam peta politik nasional. Kekuatan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, serta jaringan politik provinsi itu dinilai berpengaruh signifikan terhadap arah dan dinamika politik Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Khofifah dinilai mampu menjembatani berbagai kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, kalangan pesantren, hingga kekuatan organisasi kemasyarakatan.
“Jawa Timur selalu menjadi salah satu barometer politik nasional. Karena itu, sangat rasional apabila Presiden Prabowo mempertimbangkan Khofifah Indar Parawansa sebagai figur Wakil Presiden. Beliau memiliki pengalaman pemerintahan, jaringan sosial yang luas, serta kemampuan komunikasi politik yang dapat menjadi kekuatan tambahan bagi pemerintahan nasional,” tegas Heru, seperti dilaporkan mediaindonesiatimes.id.
Akar Nahdlatul Ulama dan Figur Pemersatu
Selain pengalaman birokrasi dan kepemimpinan daerah, Heru menempatkan faktor representasi sosial-keagamaan sebagai pertimbangan penting. Khofifah dinilai memiliki kedekatan historis dan organisatoris dengan lingkungan Nahdlatul Ulama. Sebagai salah satu tokoh perempuan nasional yang berakar kuat pada tradisi NU, keberadaannya dinilai dapat memperkuat komunikasi pemerintahan dengan kalangan pesantren, ulama, serta jaringan masyarakat Islam tradisional.
Heru memandang kehadiran Khofifah dalam kepemimpinan nasional berpotensi menjadi jembatan strategis antara pemerintah dan kekuatan sosial-keagamaan yang selama ini berkontribusi besar bagi perjalanan bangsa. Namun, menurut dia, nilai strategis Khofifah tidak semata-mata terletak pada representasi NU. Pengalaman memimpin masyarakat majemuk dinilai menjadikannya figur pemersatu dalam menjaga keseimbangan politik dan sosial nasional.
Pengalaman Pemerintahan dan Isu Dana Hibah
Aspek lain yang disorot Heru adalah rekam jejak kepemimpinan Khofifah di pemerintahan. Pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Timur dinilai memberi bekal penting untuk menjalankan fungsi Wakil Presiden, khususnya dalam memahami tata kelola pemerintahan, koordinasi lintas sektor, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Sebagai Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru juga menempatkan semangat pemberantasan korupsi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan figur pemimpin nasional.
Terkait pemberitaan dan isu hukum yang pernah mengaitkan nama Khofifah dengan perkara dana hibah Jawa Timur, Heru menyatakan penilaian terhadap seseorang harus didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, serta proses peradilan yang berlaku, bukan semata opini atau persepsi yang berkembang di ruang publik.
“Lepas dari berbagai isu dan opini yang selama ini dikaitkan dengan Ibunda Khofifah Indar Parawansa, saya ingin menegaskan bahwa persoalan hukum harus ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai opini publik mendahului fakta dan proses hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen antikorupsi harus menjadi prinsip utama siapa pun yang berada dalam lingkaran kekuasaan, termasuk presiden maupun wakil presiden.
Mitra Kepemimpinan dan Dorongan kepada Dasco
Heru menilai tantangan pemerintahan ke depan membutuhkan Wakil Presiden yang tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga mitra strategis dalam memperkuat efektivitas pemerintahan. Khofifah dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang dapat melengkapi kepemimpinan Prabowo Subianto, terutama pada aspek komunikasi sosial, penguatan jaringan masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta konsolidasi kekuatan daerah.
Menurutnya, kombinasi kepemimpinan nasional dan pengalaman pemerintahan daerah merupakan modal penting agar agenda pembangunan berjalan dengan dukungan sosial dan politik yang memadai. Heru juga mendorong pimpinan lembaga politik nasional, termasuk Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mencermati aspirasi tersebut dan memberikan ruang bagi nama Khofifah dalam pembahasan kandidat Wakil Presiden.
Dinilai Pilihan Paling Rasional
Di tengah munculnya berbagai nama dan spekulasi kandidat, Heru menegaskan Khofifah merupakan figur yang paling tepat untuk diperjuangkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kapasitas kepemimpinan, kekuatan representasi sosial, dan posisi strategis Jawa Timur. Pencalonan Khofifah, kata dia, bukan sekadar aspirasi politik daerah, melainkan gagasan tentang pentingnya menghadirkan kepemimpinan nasional yang berakar sosial kuat dan berpengalaman nyata dalam mengelola pemerintahan.
“Di tengah euforia munculnya berbagai nama calon Wakil Presiden, saya menegaskan bahwa Ibunda Khofifah Indar Parawansa merupakan sosok yang paling pas untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki pengalaman, kapasitas, jaringan sosial, serta kekuatan representasi yang sangat strategis bagi Indonesia,” ujarnya.
Heru menyatakan akan terus membangun komunikasi dan menyuarakan aspirasi itu melalui jejaring politik serta sumber komunikasi yang dimilikinya di Jawa Timur maupun tingkat nasional. “Melalui jejaring dan komunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran pengambil kebijakan nasional, saya, Heru MAKI, akan terus melakukan upaya syiar politik untuk memperjuangkan Ibunda Khofifah Indar Parawansa agar dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini adalah aspirasi dan ikhtiar politik yang kami perjuangkan. Bismillah untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Heru menegaskan wacana mengenai figur Wakil Presiden harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan Republik Indonesia. Aspirasi politik, dukungan masyarakat, serta pertimbangan partai politik dinilainya sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sementara keputusan akhir harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Bagi Heru, mengusung nama Khofifah didasarkan pada keyakinan bahwa pengalaman kepemimpinan daerah, representasi sosial-keagamaan, dan kapasitas komunikasi kebangsaan dapat menjadi modal penting bagi masa depan kepemimpinan Indonesia.
About the Author
