Forum Intelektual Muda (FIM) mengusulkan nama ekonom Harvick Hasnul Qolbi untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mundur pada Kamis (12/11/2026). Usulan itu disampaikan Co-Founder FIM Muhammad Sutisna dengan menekankan perlunya figur profesional yang diterima di berbagai spektrum politik.
Sutisna menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan sosok teknokratis saat mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Menurut dia, figur tersebut harus mampu langsung bekerja menjaga kesinambungan program pembangunan sekaligus kesiapan transisi ekonomi di tengah tekanan fiskal global.
Elektabilitas di dua klaster survei
Usulan FIM merujuk hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) pada 11-14 November 2026 terhadap 1.320 responden di 36 provinsi dengan margin of error sekitar 2,7 persen. Survei yang dirilis Direktur Eksekutif LKPI Dwi Sulistyo itu menempatkan nama Harvick di jajaran papan atas pada dua klaster pengujian sekaligus.
Pada klaster tokoh lingkup partai pengusung Prabowo-Gibran, Harvick masuk tiga besar dengan perolehan sekitar 20 persen. Ia berada di bawah Aburizal Bakrie (30,2 persen) dan Sufmi Dasco Ahmad (24,1 persen), serta melampaui Zulkifli Hasan (7,2 persen).
Di klaster tokoh di luar partai politik, Harvick menduduki posisi dua besar dengan dukungan sekitar 25 persen. Ia menempel ketat Sri Sultan Hamengkubuwono X (27,7 persen) dan unggul atas figur lain dalam klaster tersebut.
“Hasil survei LKPI ini mempertegas bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada figur teknokratis yang terbukti memiliki akseptabilitas tinggi, baik di mata konstituen partai pengusung maupun publik non-parpol. Dalam fase transisi seperti sekarang, Presiden membutuhkan pendamping yang siap bekerja sejak hari pertama tanpa terbebani tarik-menarik kepentingan politik praktis,” ujar Muhammad Sutisna di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), seperti dilaporkan Media Indonesia Times.
Rekam jejak dan penyeimbang sosial
Sutisna menuturkan, rekam jejak Harvick sebagai ekonom serta pengalaman memimpin kementerian strategis di sektor pangan merupakan modal penting untuk mengawal stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, latar belakang Harvick sebagai kader Nahdlatul Ulama dinilai dapat menjadi faktor penyeimbang sosial yang memperkuat kohesi kebangsaan selama proses politik di MPR berlangsung.
Melalui gagasan tersebut, FIM berharap diskursus pengisian kursi Wakil Presiden di tingkat elite politik maupun MPR mengedepankan aspek kapasitas profesionalisme dan stabilitas nasional.
About the Author
