Penertiban alat dompeng milik penambang tradisional di kawasan sempadan sungai Desa Saripi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, memunculkan pertanyaan soal konsistensi penindakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah itu. Sorotan menguat setelah beredar informasi dari sejumlah media mengenai dugaan sedikitnya 29 unit alat berat jenis ekskavator yang disebut masih beroperasi di kawasan pertambangan Desa Saritani.
Perbedaan kondisi di dua desa tersebut menjadi pangkal persoalan: aktivitas dompeng warga tradisional di Saripi ditertibkan, sementara dugaan kegiatan tambang dengan puluhan ekskavator di Saritani dinilai publik masih membutuhkan penjelasan aparat penegak hukum.
Informasi 29 ekskavator dan operasi penertiban
Informasi mengenai 29 unit ekskavator itu disebut berasal dari pemberitaan sejumlah media dan masih memerlukan verifikasi langsung di lapangan. Namun apabila aktivitas tambang tanpa izin benar masih berlangsung, publik menilai berhak mengetahui sejauh mana langkah penanganan yang telah dijalankan aparat kepolisian.
Sorotan lain datang dari informasi warga yang menyebut setiap kali operasi penertiban digelar, alat berat maupun aktivitas pertambangan di kawasan Saritani justru tidak ditemukan. Kondisi itu memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari ada tidaknya kendala dalam pemetaan lokasi PETI, efektivitas pengawasan dan deteksi dini aparat, hingga kemungkinan bocornya informasi operasi yang disebut perlu menjadi bagian dari evaluasi internal kepolisian.
Penelusuran pemilik alat berat hingga pemodal
Persoalan PETI, menurut sorotan yang berkembang, tidak semestinya hanya dilihat dari keberadaan pekerja di lokasi tambang. Penegakan hukum dinilai perlu menelusuri seluruh mata rantai aktivitas ilegal tersebut, dari identitas pemilik ekskavator, pihak yang menyediakan modal, pemasok bahan bakar, operator, hingga pihak yang diduga mengendalikan kegiatan pertambangan.
Publik juga mempertanyakan fungsi satuan intelijen kepolisian dalam memetakan dan mendeteksi dini dugaan aktivitas PETI di Saritani. Hal serupa ditujukan pada peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa, terutama dalam membangun komunikasi dengan warga serta menyampaikan informasi mengenai situasi keamanan dan dugaan aktivitas ilegal di wilayah binaannya.
Arahan Kapolri sebagai pengingat
Isu penegakan hukum PETI di Boalemo juga dikaitkan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam Rakernis Reserse Kriminal Polri Tahun 2026. Dalam arahannya, Kapolri mendorong jajaran reserse memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Kapolri juga mengingatkan seluruh jajaran reserse agar tidak melakukan pemerasan, merekayasa perkara, maupun melindungi bandar kejahatan. Pesan itu dinilai menegaskan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum, termasuk dalam penanganan dugaan PETI di Kabupaten Boalemo.
Kapolres Boalemo diminta memberi penjelasan
Rangkaian pertanyaan tersebut membuat kinerja penegakan hukum Polres Boalemo menjadi perhatian publik. Kapolres Boalemo diharapkan memberikan penjelasan terkait penertiban dompeng di Saripi sekaligus mengklarifikasi informasi dugaan keberadaan 29 ekskavator di Saritani.
Masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai langkah penyelidikan terhadap pemilik alat berat dan pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Penindakan dinilai tidak boleh berhenti pada pekerja di lapangan, dan seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika ditemukan unsur pelanggaran.
Media Indonesia Times menyatakan akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini dan membuka ruang konfirmasi kepada Polres Boalemo, Polda Gorontalo, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait.
About the Author
