Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS di Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Sidang dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2.
Panel Sidang dan Materi Dugaan Pelanggaran
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, sidang tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan disiplin dan etika profesi di lingkungan Polri. Ia menyampaikan hal itu sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi.
Sidang dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Anggota komisi terdiri atas Irjen Pol. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, dan Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.
EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya saat menjabat Kabagmon maupun Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Prinsip Kesetaraan dan Tanpa Perlakuan Istimewa
Trunoyudo menegaskan, proses penegakan kode etik berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” ujar Trunoyudo.
Pendamping, Penuntut, dan Pengawasan Eksternal
Dalam persidangan, hadir dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebagai penuntut. Komisi Kepolisian Nasional turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya sidang.
Hingga keterangan disampaikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi setelah seluruh rangkaian proses selesai sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
