Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Slamet Priyanto, Kepala Desa Mulyodadi nonaktif, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pungutan liar (pungli) penjualan tanah gogol tetap.
Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim I Made Yuada dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (17/11/2026).
Denda Rp250 Juta dan Uang Pengganti Rp645 Juta
Selain pidana badan, majelis hakim membebani Slamet dengan denda Rp250 juta. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut. Bila penyitaan maupun pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilaksanakan, denda diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp645 juta. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terdakwa. Apabila harta kekayaannya tidak mencukupi, pembayaran uang pengganti digantikan dengan pidana penjara selama dua tahun.
Dalam perkara ini, terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.
Lebih Rendah Rp400 Juta dari Tuntutan Jaksa
Besaran uang pengganti yang ditetapkan majelis hakim berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yang sebelumnya meminta Slamet membayar uang pengganti Rp1,045 miliar. Majelis hakim menetapkan angka Rp645 juta, atau lebih rendah Rp400 juta dibandingkan tuntutan jaksa.
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya selisih penilaian antara penuntut umum dan majelis hakim dalam menentukan besaran kewajiban uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Meski demikian, putusan tetap mewajibkan terdakwa memenuhi pembayaran uang pengganti di samping pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan.
Kedua Pihak Masih Pikir-Pikir
Usai pembacaan putusan, Slamet Priyanto melalui penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir, seperti dilaporkan Media Indonesia Times. Sikap itu menandakan kedua pihak belum mengambil keputusan final untuk menerima putusan majelis hakim atau mengajukan upaya hukum banding.
Dengan demikian, proses hukum perkara korupsi pungli penjualan tanah gogol tetap yang menjerat Kepala Desa Mulyodadi nonaktif tersebut masih berpotensi berlanjut, bergantung pada sikap hukum yang akan ditentukan masing-masing pihak dalam tenggat waktu yang tersedia.
