Dewan Pakar Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) PCNU Kabupaten Banyuwangi, Ma’rifatul Kamila, menghadiri rapat evaluasi program kegiatan LKKNU tahun 2026 di ruang meeting pada Sabtu (7/11/2026). Ma’rifatul, yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, turut meninjau capaian program bersama pengurus lain. Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum merumuskan penguatan kegiatan pemberdayaan keluarga pada 2027.
Partisipasi MWC NU Kecamatan Banyuwangi
Rapat dihadiri Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Banyuwangi Fath Reza Abdullah serta Ketua Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Banyuwangi, Baburrohim, yang akrab disapa Ayung. Dalam pembahasan evaluasi, pelaksanaan program di tingkat MWC menjadi salah satu bahan perhatian.
MWC NU Kecamatan Banyuwangi disebut menunjukkan partisipasi aktif melalui sejumlah kegiatan yang sejalan dengan agenda LKKNU, di antaranya pelayanan isbat nikah sepanjang 2026 dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menyasar lingkungan sekolah maupun pondok pesantren.
Kedua kegiatan itu memiliki dimensi sosial yang penting. Pelayanan isbat nikah berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum keluarga, sedangkan BRUS menjadi sarana edukasi bagi generasi muda dalam membangun pemahaman tentang kehidupan keluarga, tanggung jawab, serta kesiapan menghadapi persoalan sosial.
Evaluasi sebagai bagian tata kelola organisasi
Ketua LKKNU PCNU Kabupaten Banyuwangi Dalilatus Sa’adah menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kesinambungan, jangkauan manfaat, dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
Perluasan program pada 2027
Memasuki 2027, LKKNU Banyuwangi berencana melanjutkan program isbat nikah sekaligus memperluas kegiatan edukasi melalui workshop dan sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA). Upaya pencegahan perundungan atau bullying juga masuk dalam agenda yang akan dikembangkan.
Penguatan agenda tersebut diharapkan memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga dinilai membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, lingkungan pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan.
Rapat tersebut juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pengurus LKKNU tingkat cabang dan MWC NU. Sinergi antartingkatan organisasi diperlukan agar program yang telah dirancang tidak berhenti sebagai keputusan struktural, melainkan dapat diwujudkan menjadi pelayanan dan pendampingan konkret di tengah masyarakat.
Melalui evaluasi ini, LKKNU PCNU Kabupaten Banyuwangi berupaya membangun pola kerja yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pembinaan generasi muda diharapkan terus berkembang dan menjawab kebutuhan masyarakat.
About the Author
