Puluhan pedagang unggas Pasar Baba’an di Surabaya menyuarakan tuntutan atas kejelasan proyek pembangunan dan penataan pasar yang sedang berjalan. Aspirasi itu disampaikan dalam forum silaturahmi dan konsolidasi pedagang pada Kamis (19/11), seperti dilaporkan Media Indonesia Times.
Dalam forum tersebut, para pedagang mempertanyakan sejumlah aspek mendasar, mulai dari transparansi sosialisasi, kejelasan perencanaan teknis, mekanisme pembagian lapak, hingga kepastian keberlangsungan usaha selama pembangunan berlangsung. Forum itu disebut menjadi ruang penyampaian kegelisahan sekaligus penegasan bahwa kepentingan masyarakat semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan fasilitas publik.
Sosialisasi dinilai belum beri pemahaman utuh
Agus Setiawan, salah satu pedagang, menyoroti cara sosialisasi proyek yang dinilainya belum memberikan pemahaman menyeluruh. Menurutnya, penyampaian informasi secara formal saja tidak cukup tanpa penjelasan mengenai arah, konsep, dan konsekuensi kebijakan yang akan diterapkan.
Ia menyebut pedagang berhak mengetahui desain bangunan, denah dan distribusi lapak, zonasi perdagangan, ketersediaan fasilitas penunjang seperti musala, sampai sistem pengelolaan pasar setelah pembangunan selesai.
“Sosialisasi tidak seharusnya sekadar menjadi agenda formalitas. Yang dibutuhkan pedagang adalah keterbukaan informasi secara menyeluruh, ruang dialog yang setara, serta kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan langsung dengan masa depan usaha mereka,” ujar Agus.
Ia juga mempersoalkan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab aparatur maupun pejabat teknis yang terlibat. Menurut Agus, pihak yang diberi mandat berkomunikasi dengan masyarakat harus memahami substansi pekerjaan agar penjelasan yang diberikan akurat, terukur, dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda di kalangan pedagang.
Baginya, komunikasi publik yang efektif adalah salah satu syarat keberhasilan kebijakan. Tanpa informasi yang jelas dan kapasitas komunikasi yang memadai, pembangunan berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman antara penyelenggara kebijakan dan masyarakat yang terdampak.
Tenggat 30 November dan nasib penghidupan pedagang
Persoalan lain yang disorot adalah kepastian waktu penyelesaian proyek yang disebut berlangsung sejak Mei hingga 30 November 2026. Tenggat itu dinilai berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan dan sumber penghidupan para pedagang.
Bagi pedagang kecil, terhambatnya aktivitas usaha bukan sekadar ketidaknyamanan sementara. Kondisi tersebut dapat langsung menekan pendapatan harian, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, dan keberlangsungan modal usaha. Karena itu, ketepatan waktu penyelesaian pembangunan serta kepastian skema operasional pasar dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam konteks itu, keberhasilan proyek tidak semestinya diukur hanya dari progres fisik dan pencapaian target administratif. Perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat dinilai harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan pembangunan.
Keadilan dalam pembagian lapak
Abunawas, yang dikenal sebagai pejuang revolusioner wong cilik, menekankan dimensi keadilan sosial dalam penataan pasar. Menurutnya, distribusi dan penempatan lapak harus mendapat perhatian serius agar seluruh pedagang memperoleh kepastian dan kesempatan berusaha yang proporsional.
Ia menyatakan penataan pasar harus berpijak pada prinsip keadilan, keteraturan, transparansi, dan kepastian hukum. Pembangunan yang dimaksudkan memperbaiki kualitas sarana perdagangan, menurutnya, jangan justru memunculkan persoalan baru akibat ketidakjelasan pembagian ruang, perbedaan akses terhadap lokasi strategis, atau kebijakan yang tidak dipahami pedagang secara utuh.
“Pada prinsipnya, pembangunan fasilitas publik harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan sebuah proyek tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan baru atau terpenuhinya target penyelesaian pekerjaan. Lebih dari itu, harus dilihat sejauh mana pembangunan tersebut mampu memberikan kepastian, perlindungan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya,” tutur Abunawas.
Pandangan itu menegaskan bahwa pembangunan pasar tidak semata-mata soal pembenahan infrastruktur, tetapi juga menyentuh keadilan distribusi kesempatan ekonomi. Pasar disebut sebagai ruang hidup pedagang kecil, tempat aktivitas ekonomi berlangsung, sekaligus sumber penghidupan banyak keluarga, sehingga setiap kebijakan penataan harus memperhitungkan dimensi sosial dan ekonomi secara proporsional.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kepastian kebijakan dinilai tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan fasilitas publik. Masyarakat disebut bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan mendapat penjelasan atas kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupannya.
Atas dasar itu, pemerintah daerah beserta instansi teknis terkait diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyeluruh. Penjelasan mengenai desain pembangunan, pembagian lapak, fasilitas pendukung, mekanisme pengelolaan, dan kepastian penyelesaian proyek dinilai perlu dijawab berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ruang dialog juga diminta terus dibuka agar perbedaan pandangan diselesaikan melalui komunikasi konstruktif dan tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan antara masyarakat dan penyelenggara kebijakan.
Para pedagang kini menantikan langkah konkret dari pihak yang berwenang agar pembangunan Pasar Baba’an tidak hanya tuntas secara fisik, tetapi juga menjawab aspirasi, memberikan kepastian, dan menjaga keberlangsungan ekonomi mereka.
