Pemerintah Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, menggelar rapat mediasi pada Rabu (18/11/2026) untuk membahas perusahaan-perusahaan di sekitar desa yang dinilai belum menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial atau CSR kepada masyarakat. Rapat yang digelar atas undangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu dihadiri Kepala Desa Sungai Bungur Tamin, SE beserta staf, Ketua BPD Mustafa dan anggota, anggota Kanit Intel Polsek Kumpeh Ilir, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda.
Baru PT WSI yang Terima Surat
Kepala Desa Sungai Bungur Tamin, SE menyebut ada sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekeliling desanya, yakni PT WSI, PT PHL, PT Banglai, PT WKS, dan Pertamina. Menurut Tamin, dari jumlah itu baru PT WSI yang sudah menerima tanda terima surat bantuan CSR. Perusahaan lain, kata dia, baru sebatas pengajuan proposal, yaitu PT PHL dan PT Banglai, sementara sisanya belum memberikan bantuan apa pun untuk desa maupun masyarakat Sungai Bungur.
Proposal PT WKS Belum Berjawab
Ketua BPD Desa Sungai Bungur Mustafa menuturkan, pihaknya sudah tiga kali mengajukan proposal anggaran untuk seluruh masyarakat desa kepada PT WKS, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan. Ia menyatakan akan mencoba keempat kalinya apabila seluruh masyarakat dan pemerintah desa telah menyepakati langkah bersama, termasuk mengirim surat dan mengundang perusahaan untuk mediasi di hadapan warga. Mustafa menyebut beberapa perusahaan akan disurati agar hadir bersilaturahmi sekaligus membicarakan pengajuan bantuan bagi masyarakat Sungai Bungur, terutama bantuan CSR dari PT PHL, PT Banglai, PT WKS, dan Pertamina.
Warga Minta Perusahaan Dipanggil
Perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat meminta pemerintah desa segera mengajukan permintaan kepada perusahaan yang belum memberikan bantuan. Jika perlu, warga meminta surat panggilan dikirim agar perusahaan hadir di desa, dengan tujuan pertama bersilaturahmi kepada seluruh masyarakat sekaligus mempertanyakan kewajiban mereka terhadap Desa Sungai Bungur. Menurut perwakilan warga, langkah itu penting agar tidak muncul saling menduga antara masyarakat dan pemerintah desa, dan mereka berharap perusahaan dapat diundang secepat mungkin dalam rapat mediasi bersama seluruh warga.
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua BPD Mustafa menyatakan akan mulai mengajukan surat permintaan atas nama seluruh masyarakat sekaligus mengundang pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Sungai Bungur. Laporan ini disusun Andi Feri untuk Media Indonesia Times.
