Advokat senior yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Raden Bomba Sugiarto, mempertanyakan dasar kajian ilmiah, aspek kewenangan, serta kesiapan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Wacana translokasi satwa langka itu dinilainya tidak boleh berjalan tanpa keterbukaan kajian dan koordinasi antarlembaga. Pihaknya menyiapkan surat, petisi, hingga kemungkinan jalur hukum untuk merespons rencana tersebut.
Pertanyakan Sumber Kajian dan Kewenangan
Menurut Bomba, rencana pemindahan satwa yang terancam punah semestinya tidak bersandar pada pernyataan di forum internasional semata. Ia menilai diperlukan kajian ilmiah yang transparan, terukur, serta melibatkan para ahli dan otoritas yang berwenang di bidang konservasi.
Ia secara khusus mempertanyakan sumber data dan landasan kajian yang digunakan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, menyusul pernyataan soal wacana relokasi badak Jawa dalam sebuah forum di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
“Pertanyaannya, kajian yang disampaikan itu bersumber dari mana? Datanya seperti apa? Disampaikan dalam forum apa? Apakah sudah melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan langsung terhadap kawasan konservasi?” ujarnya.
Ekosistem Alas Purwo dan Ujung Kulon Berbeda
Bomba menegaskan kedua taman nasional memiliki karakteristik ekosistem yang tidak bisa disamakan. Ujung Kulon, katanya, merupakan habitat alami terakhir badak Jawa dengan kebutuhan ekologis khusus, sementara Alas Purwo memiliki karakteristik habitat dan keanekaragaman satwa tersendiri, termasuk menjadi habitat penting bagi banteng.
Ketersediaan pakan, sumber air, vegetasi, kubangan, daya dukung lingkungan, hingga potensi interaksi dengan satwa lain disebutnya harus menjadi bagian dari kajian sebelum keputusan translokasi diambil.
“Ekologi Alas Purwo dengan Ujung Kulon tidak bisa begitu saja disamakan. Kubangan, vegetasi, sumber pakan, dan seluruh kebutuhan habitat badak harus diteliti secara ilmiah. Jangan sampai pemindahan yang tujuannya menyelamatkan satwa justru menimbulkan persoalan baru bagi badak maupun ekosistem Alas Purwo,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan apakah wacana tersebut telah dikoordinasikan dengan Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagai pengelola kawasan yang memahami kondisi faktual dan daya dukung lingkungan setempat.
Petisi hingga Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD
Sebagai bentuk respons, Bomba menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, melayangkan surat kepada pihak-pihak terkait untuk meminta kejelasan atas rencana translokasi. Kedua, menggalang petisi dengan melibatkan aktivis lingkungan, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat di Bumi Blambangan. Ketiga, mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi.
RDP dinilai penting untuk membuka ruang pembahasan resmi, termasuk meminta penjelasan mengenai kajian lingkungan, prosedur konservasi, dan koordinasi antarlembaga. Bomba menyebut langkah-langkah tersebut sudah mulai dijalankan bersama para aktivis dan warga Banyuwangi.
Ia menambahkan, apabila rencana translokasi tetap dilanjutkan tanpa keterbukaan kajian dan koordinasi yang memadai, pihaknya membuka kemungkinan menempuh jalur hukum.
“Jika tetap dipaksakan tanpa dasar kajian yang jelas, kami akan mempertimbangkan langkah hukum. Ini bukan persoalan menolak upaya penyelamatan satwa, tetapi bagaimana memastikan kebijakan konservasi benar-benar berdasarkan kepentingan keselamatan badak dan kelestarian lingkungan,” tandasnya.
Bomba menekankan perlindungan badak Jawa merupakan kepentingan nasional yang membutuhkan strategi konservasi tepat, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setiap kebijakan pemindahan satwa dilindungi, menurutnya, harus melibatkan kementerian terkait, tenaga ahli konservasi, dan pengelola taman nasional, serta mempertimbangkan dampak ekologis terhadap kawasan tujuan.
Ia berharap pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai tujuan, dasar ilmiah, proses perencanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam wacana relokasi tersebut, agar upaya menyelamatkan salah satu kekayaan hayati Indonesia tidak menimbulkan risiko baru bagi keberlangsungan satwa maupun keseimbangan ekosistem di Taman Nasional Alas Purwo.
