Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi yang terbit di Jakarta pada 18 November 2026 itu mengatur sejumlah aspek dalam mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri, mulai dari persyaratan anggota majelis sidang hingga kemungkinan persidangan secara daring.
Pangkat majelis tidak lagi menjadi penghalang
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam perubahan regulasi tersebut adalah ketentuan mengenai persyaratan anggota majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), termasuk pengaturan perbedaan pangkat antara anggota majelis dan personel yang menjalani pemeriksaan etik.
Dalam ketentuan baru itu, anggota majelis dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling tinggi dua tingkat lebih rendah dibandingkan terduga pelanggar, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pengaturan ini disebut memberikan landasan prosedural yang lebih jelas dalam pelaksanaan persidangan kode etik, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan berdasarkan ketentuan kelembagaan yang berlaku.
Kode Etik Profesi Polri sendiri merupakan pedoman untuk menjaga kehormatan, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab setiap anggota kepolisian. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan komposisi majelis yang baru, proses pemeriksaan etik diharapkan tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa menjadikan perbedaan pangkat sebagai penghalang pelaksanaan persidangan. Kendati demikian, seluruh proses pemeriksaan wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian prosedur, serta hak setiap pihak untuk menyampaikan pembelaan.
Sidang etik boleh digelar secara daring
Selain mengatur persyaratan anggota majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga memuat pengaturan mengenai kemungkinan pelaksanaan sidang KKEP secara daring dengan persetujuan ketua majelis. Ketentuan itu menjadi bagian dari penyesuaian mekanisme persidangan etik terhadap kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Polri.
Pelaksanaan sidang tetap harus memperhatikan ketentuan administrasi, tata cara persidangan, serta jaminan bahwa hak-hak pihak yang diperiksa tetap terpenuhi.
Perhatian pada rencana pemeriksaan etik Listyo Sigit
Terbitnya peraturan baru ini turut menjadi perhatian seiring perkembangan rencana pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam pelaksanaannya, setiap proses pemeriksaan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan status seseorang sebagai pejabat tinggi maupun mantan pejabat tinggi tidak menghilangkan kewajiban untuk mengikuti mekanisme pemeriksaan sesuai aturan institusi.
Namun demikian, proses pemeriksaan tidak boleh mendahului keputusan majelis. Setiap pihak tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan sesuai prosedur.
Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disebut sebagai salah satu perkembangan regulasi dalam penguatan mekanisme penegakan kode etik di lingkungan kepolisian. Konsistensi penerapan aturan, keterbukaan prosedur, dan profesionalisme dalam setiap persidangan dinilai menjadi aspek penting untuk menjaga akuntabilitas kelembagaan. Penegakan kode etik disebut bukan sekadar persoalan kedisiplinan internal, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kehormatan institusi serta kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.
