Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, mengarahkan sorotannya ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Setelah sebelumnya menyoroti dugaan aliran dana sponsorship Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo ke rekening pribadi dan dugaan penyimpangan anggaran makanan dan minuman (mamin) 33 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim, ia menilai rumah sakit milik pemerintah provinsi itu diduga menyimpan praktik korupsi yang berlangsung lama dan terstruktur.
Heru menyebut persoalan di RS Menur bukan lagi soal satu proyek, melainkan soal sistem yang ia gambarkan sebagai lingkaran setan, dengan satu jabatan melindungi jabatan lain. “Satu mata rantai menutupi mata rantai yang lain. Satu jabatan melindungi jabatan yang lain. Dan yang menjadi korban adalah pasien dan rakyat Jawa Timur,” kata Heru kepada Media Indonesia Times.
Kejahatan di atas penderitaan orang sakit
Menurut Heru, RS Menur bukan sekadar bangunan, melainkan benteng terakhir bagi ribuan pasien dengan gangguan jiwa dan keluarga yang bergantung pada layanan negara. Jika rumah sakit seperti itu diduga dikorupsi, yang terdampak bukan hanya uang, tetapi juga obat, makanan pasien, kebersihan, pelayanan, hingga harapan untuk sembuh.
Karena itu MAKI Jatim menilai dugaan korupsi di RS Menur masuk kategori kejahatan yang paling tidak bermoral, yakni kejahatan di atas penderitaan orang sakit. “Kalau di OPD lain yang dikorupsi adalah kertas dan meja, di rumah sakit yang dikorupsi adalah obat dan nyawa. Itu bedanya. Dan itu yang membuat kami tidak bisa diam,” ujar Heru.
Empat lingkaran yang saling mengunci
MAKI Jatim memerinci empat pola dugaan penyimpangan yang menurut mereka saling mengunci di RS Menur. Pertama, lingkaran pengadaan: pengadaan obat, alat kesehatan, bahan makanan pasien, hingga pemeliharaan gedung dan sarana diduga tidak berjalan kompetitif, dengan penyedia yang itu-itu saja, harga yang diduga tidak wajar, dan spesifikasi yang diduga tidak sesuai barang yang diterima, meski dokumennya tampak rapi.
Kedua, lingkaran pengelolaan anggaran. Dana yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim ditambah pendapatan layanan BLUD diduga tidak dikelola secara transparan. MAKI menilai di sinilah celah terbesar berada, karena institusi dengan dua sumber uang seharusnya diawasi dua kali lebih ketat, bukan dua kali lebih longgar.
Ketiga, lingkaran pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) diduga hanya menjadi formalitas untuk memenuhi syarat administrasi, bukan untuk menunjukkan kebenaran penggunaan uang. Keempat, lingkaran perlindungan internal, yang dinilai paling berbahaya karena ada dugaan oknum pejabat, pengelola, hingga pengawas internal saling menutupi, sehingga pihak yang seharusnya mengawasi justru diduga ikut menikmati.
“Lingkaran setan itu begini: Pengadaan yang bermasalah ditutup oleh LPJ yang bermasalah. LPJ yang bermasalah ditutup oleh pengawasan yang bermasalah. Pengawasan yang bermasalah ditutup oleh pimpinan yang bermasalah. Sampai kapan pun tidak akan ketemu ujungnya kalau tidak dibongkar dari luar,” jelas Heru.
Pola serupa GMS dan mamin OPD
Heru menegaskan dugaan di RS Menur tidak berdiri sendiri. Ia menilai polanya sangat mirip dengan temuan MAKI Jatim pada dugaan penyimpangan di Dispora Jatim dan pada 33 berkas dugaan korupsi mamin OPD Pemprov Jatim, yakni mark-up dalam pertanggungjawaban harga, cash back atau gratifikasi yang diduga mengalir dari penyedia ke oknum pengelola, serta penyedia langganan yang selalu sama.
Jika pola tersebut benar terjadi di rumah sakit, menurut Heru persoalannya menjadi jauh lebih besar, sebab mark-up obat tidak sekadar merugikan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pengobatan pasien.
Empat hal yang akan dibuka dan tantangan terbuka
Heru memastikan MAKI Jatim tidak akan sekadar melempar isu. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, ujarnya, telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) secara bertahap, mulai dari menelusuri dokumen, mewawancarai sumber, membandingkan harga pasar, hingga menelusuri jejak penyedia.
MAKI Jatim menyatakan siap membuka secara bertahap dokumen pengadaan yang diduga bermasalah pada obat, alkes, dan mamin pasien; aliran dana yang diduga tidak wajar, termasuk siapa penerima, nilai, dan jalurnya; serta nama-nama yang diduga terlibat dalam lingkaran itu, dari pelaksana, pengelola, hingga pengambil keputusan. Bidang Hukum MAKI Jatim akan membawa seluruh berkas tersebut ke Kejati Jatim untuk penyelidikan dan penyidikan resmi.
“Kami tidak akan sebut nama sembarangan di media sebelum masuk ke APH. Tapi kami pastikan, satu persatu lingkaran itu akan kami bongkar. Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang bisa berlindung di balik jabatan, di balik rumah sakit, apalagi di balik nama Pemprov Jatim,” tegas Heru.
MAKI Jatim juga menyampaikan tantangan terbuka kepada Direktur RS Menur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Timur. Jika pengelolaan rumah sakit dinilai bersih, mereka meminta kontrak pengadaan tiga tahun terakhir, RAB dan realisasi BLUD, daftar penyedia, serta laporan audit internal dibuka seluruhnya, bukan sekadar dibantah dengan pernyataan bahwa pengelolaan sudah sesuai prosedur.
Heru menutup dengan menegaskan kesiapan pihaknya mengungkap, membongkar, dan melaporkan dugaan tersebut. Ia mengingatkan, jika lingkaran itu tidak diputus, pasien dan rakyat Jawa Timur akan terus menjadi pihak yang dirugikan.
