Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan Polri siap mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar optimalisasi hasil pertambangan nasional bisa membuat negara menikmati 70 persen dari hasilnya. Untuk menindaklanjuti arahan itu, Polri akan menggandeng Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) mendata sekaligus memetakan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026), sebagaimana dikutip dari tayangan Badan Komunikasi Pemerintah.
Bareskrim dan Baintelkam Diminta Mendata
Menurut Suyudi, pendataan oleh kedua unsur itu menjadi dasar bagi Polri untuk menetapkan sektor pertambangan yang akan diprioritaskan dalam penertiban. “Itu tentunya nanti akan didata dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” ujar dia.
Keterlibatan Bareskrim dan Baintelkam diharapkan memudahkan proses identifikasi dan pemetaan aktivitas pertambangan. Dari hasil itu, Polri dapat menentukan objek mana yang memerlukan perhatian lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagian dari Dukungan Kebijakan Pemerintah
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Dengan begitu, pemanfaatan kekayaan pertambangan diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Polri juga menekankan agar penertiban sektor pertambangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan, kepastian hukum, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang diutamakan dalam proses tersebut.
