Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026). Perkara yang menjeratnya adalah dugaan akses ilegal yang disebut berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Melalui kuasa hukumnya di persidangan, Eko menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding. Dengan begitu, keputusan pemberhentian itu masih harus melewati mekanisme pemeriksaan di tingkat banding sebelum berkekuatan tetap.
Dugaan Persekongkolan dan Pemakaian Teknologi Polri
Dalam persidangan terungkap adanya dugaan pemufakatan atau persekongkolan untuk melakukan akses ilegal. Majelis juga menilai Eko melakukan akses dengan memakai teknologi milik Polri secara tidak profesional.
Di tengah proses etik itu, Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas perbuatannya. Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, yang turut hadir dalam sidang.
“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam.
Perkara ini menarik perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan teknologi milik institusi Polri sekaligus isu keamanan komunikasi Presiden Republik Indonesia.
Pengajuan banding menjadi tahapan penting dalam penanganan etik terhadap Eko. Hasil pemeriksaan di tingkat banding nantinya akan menentukan kelanjutan status sanksi PTDH yang telah dijatuhkan.
