Kepala Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Ahmad Sofyanto bin Sumawi, kini menyandang status terdakwa di Pengadilan Negeri Malang. Perkara bernomor 375/Pid.B/2026/PN Mlg dengan klasifikasi perbuatan curang itu telah tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Malang.
Jalur hukum itu ditempuh keluarga Ika Yuni Wulandari alias Umik Ika setelah permohonan perdamaian yang diajukan pihak Ahmad Sofyanto ditolak. Menurut Umik dan putrinya, Khadijah Azzahra, pemberian maaf tidak dengan sendirinya berarti menyetujui perdamaian.
Memaafkan, tetapi tetap ingin diadili
Umik menyatakan, keputusan menolak perdamaian bukan dilandasi keinginan membalas atau memperpanjang permusuhan. Kepada Media Indonesia Times menjelang persidangan perdana, ia menjelaskan alasan keluarganya tetap memilih menyelesaikan persoalan lewat pengadilan.
“Berat ringan putusan pengadilan bagi kami tiada arti lagi sebab kami sebagai saudara Muslim telah memaafkannya. Namun, mengapa kami menolak perdamaian yang diajukan sebagai syarat Restorative Justice..?” ungkapnya.
Umik juga menyebut telah menerima informasi mengenai sejumlah ibu dari berbagai daerah, mulai Banyuwangi hingga Sulawesi, yang disebut memiliki pengalaman serupa terkait harapan pendidikan anak-anak mereka. Menurutnya, para orang tua tersebut rela mengeluarkan biaya demi masa depan pendidikan anak, tetapi kemudian menghadapi kekecewaan. Keterangan soal pihak-pihak lain itu masih berdasarkan informasi yang diterimanya dan belum seluruhnya terverifikasi secara independen.
Ratusan pesan masuk setelah unggahan di Instagram
Khadijah menuturkan, setelah video yang memuat kekecewaannya terhadap Ahmad Sofyanto diunggah melalui Instagram, ratusan panggilan telepon dan pesan langsung atau direct message (DM) masuk ke akunnya. Sejumlah orang, kata dia, menyampaikan pengalaman yang mereka anggap memiliki kemiripan dengan persoalan keluarganya. Khadijah mengaku bahkan datang ke Banyuwangi untuk menemui beberapa orang dan bertemu dengan Kapolresta Banyuwangi yang menjabat saat itu.
“Saya datang ke Banyuwangi, Bahkan bertemu langsung dengan Kapolresta saat itu, sebab kami penasaran ini sebenarnya yang bermasalah penegakan hukumnya atau apa,” ujarnya.
Berawal dari pengurusan pendidikan adik ke Tiongkok
Khadijah menjelaskan, persoalan keluarganya bermula dari pengurusan perjalanan dan pendidikan sang adik ke Tiongkok. Ahmad Sofyanto, menurut penuturannya, menawarkan pengurusan tiket pesawat pulang-pergi, dokumen perjalanan, penginapan, serta kebutuhan lainnya. Keluarga menyatakan telah menyerahkan biaya sesuai kesepakatan.
Namun, saat berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, tiket yang dijanjikan disebut belum dibeli. Persoalan berlanjut di Tiongkok ketika tiket kepulangan juga belum tersedia. Setelah kembali ke Indonesia, keluarga mengaku harus membayar ulang biaya pendidikan karena dana yang sebelumnya diserahkan disebut tidak diteruskan kepada penyelenggara pendidikan.
Umik dan Khadijah berharap persidangan di PN Malang mengungkap rangkaian transaksi serta pertanggungjawaban atas dana yang telah mereka serahkan. Bagi keduanya, pemberian maaf merupakan urusan pribadi, sedangkan penyelesaian perkara adalah ranah hukum yang harus diuji melalui persidangan. Ahmad Sofyanto sebagai terdakwa tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan dan menyampaikan pembelaan di hadapan majelis hakim.
Hingga berita ini disusun, Media Indonesia Times belum memperoleh tanggapan dari Ahmad Sofyanto maupun penasihat hukumnya terkait pernyataan keluarga tersebut.
