Aktivis muda asal Banyuwangi, Ari Bagus Pranata, melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan se-Kabupaten Banyuwangi yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025. Paket pekerjaan itu tercatat dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi dengan nilai pagu anggaran Rp49.060.399.619,00 atau sekitar Rp49,06 miliar.
Untuk menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik, Ari telah berkirim surat kepada pihak terkait guna meminta informasi dan dokumen mengenai kegiatan tersebut. Menurut dia, pengawasan ini bukan upaya mencari kesalahan, melainkan bentuk partisipasi masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Masyarakat Berhak Tahu
Ari menyatakan proyek yang memakai anggaran publik perlu mendapat perhatian bersama, terlebih karena nilainya cukup besar. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran itu direncanakan, dilaksanakan, hingga dipertanggungjawabkan.
“Kontrol sosial ini merupakan bagian dari peran masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran publik. Kami ingin memastikan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara kualitas di lapangan,” ujar Ari.
Informasi yang diminta, kata dia, nantinya dipakai untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan. Ari juga ingin memastikan pembangunan jaringan irigasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta mendukung kebutuhan pengairan di wilayah Banyuwangi.
Diklarifikasi Sebelum Dipublikasikan
Ari menegaskan setiap temuan atau informasi yang diperoleh akan diklarifikasi lebih dulu kepada pihak terkait sebelum disampaikan kepada publik. Ia menyebut prinsipnya adalah mendapatkan data yang jelas dan berimbang.
“Prinsipnya kami ingin mendapatkan data yang jelas dan berimbang. Kalau pelaksanaannya memang sudah sesuai, tentu itu juga harus disampaikan. Tetapi jika ditemukan persoalan, perlu ada penjelasan dan tindak lanjut sesuai aturan,” katanya.
Dengan pagu anggaran yang mendekati Rp49 miliar, Ari berharap masyarakat turut mengawasi pelaksanaan program tersebut agar pembangunan infrastruktur pengairan tidak berhenti pada selesainya administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
