Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa perselisihan di tengah masyarakat tidak perlu diselesaikan dengan pengerahan massa maupun kekerasan. Pesan itu disampaikannya saat berdialog dengan sekitar 100 kepala desa dalam pertemuan bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang bagi para kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari dinamika kehidupan bermasyarakat, pengelolaan kepentingan bersama, hingga koordinasi dalam pelayanan publik.
Kepala Desa Diminta Menjaga Komunikasi
Menurut Muharman, tidak semua persoalan masyarakat harus berkembang menjadi konflik terbuka. Komunikasi yang baik antara kepala desa, warga, dan kepolisian dinilai dapat menjadi langkah awal untuk mencegah perselisihan meluas.
“Ketika muncul persoalan di tengah masyarakat, jangan sampai emosi justru memperkeruh keadaan. Kedepankan musyawarah, buka ruang dialog, dan cari jalan keluar yang baik. Jangan menggunakan kekerasan atau mengerahkan massa karena hal itu bisa menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Ia menilai kepala desa memiliki posisi penting dalam menjaga ketenteraman lingkungan. Persoalan yang muncul di masyarakat, kata dia, kerap lebih dahulu diketahui pemerintah desa sebelum sampai kepada aparat kepolisian. Karena itu, hubungan antara kepala desa dan Bhabinkamtibmas diharapkan tidak sebatas koordinasi saat terjadi masalah, tetapi juga menjadi sarana mengenali potensi gangguan keamanan sejak dini.
Muharman juga menyinggung keberadaan personel Bhabinkamtibmas yang bertugas mendampingi masyarakat di desa. Meski jumlah anggota masih terbatas sehingga sebagian personel harus menjalankan tugas rangkap, komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian kepolisian.
Aspirasi Kepala Desa soal Pos Kamling hingga Perizinan
Ketua PKDI Kabupaten Banyuwangi Budiharto memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat. Perhatian para kepala desa terutama menyangkut pengelolaan kepentingan masyarakat serta pentingnya kejelasan prosedur dalam menyikapi berbagai persoalan di tingkat desa.
Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlunya komunikasi dan koordinasi yang baik agar setiap persoalan dapat disikapi secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Di lapangan, kepala desa menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang terkadang tidak sederhana. Kami berharap melalui komunikasi langsung seperti ini, ada ruang untuk bertukar pikiran dan memperoleh arahan agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujar Budiharto.
Dialog kemudian berkembang ketika pembahasan menyentuh pemanfaatan pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Fasilitas yang selama ini menjadi bagian dari sistem keamanan masyarakat itu dibahas sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama antara warga dan kepolisian.
Selain itu, muncul pula pembahasan mengenai mekanisme perizinan kegiatan, khususnya pentingnya keselarasan pemahaman dan koordinasi antarpihak sesuai kewenangan masing-masing. Berbagai masukan itu memperlihatkan pentingnya komunikasi antara kepolisian dan pemerintah desa, terutama ketika menghadapi persoalan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Imbauan Keselamatan Berlalu Lintas dan Narkoba
Dalam pertemuan itu, Kapolresta juga mengajak para kepala desa meningkatkan kepedulian terhadap persoalan keselamatan berlalu lintas dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Muharman sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak bertindak main hakim sendiri apabila menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan perkara, ujarnya, harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pertemuan tersebut, Polresta Banyuwangi berharap komunikasi dengan pemerintah desa semakin terbuka sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat dikenali lebih awal dan diselesaikan melalui musyawarah serta pendekatan yang mengedepankan kepentingan bersama. Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” disebut menjadi landasan untuk membangun kedekatan, memperkuat kepedulian, dan menghadirkan rasa aman melalui kerja sama antara kepolisian, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat.
